KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

Barang Lartas ( Larangan Pembatasan) adalah Barang yang dilarang dan atau dibatasi Ekspor dan Impornya tanpa ijin dari instansi berwenang.

Instansi Tehnik Terkait Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen Tingkat Pusat yang menetapkan peraturan Lartas atas ekspor atau impor barang dan disampaikan pada Menteri Keuangan.

Mengapa harus ada Lartas dalam Ekspor atau Impor Barang ?

Barang Lartas tercantum dalam daftar yang diterbitkan oleh instansi tehnik kepada Mentri Keuangan dan diawasi oleh DJB ( Ditjen Bea Cukai ) untuk melindungi kepentingan nasional

Bila tidak diawasi makan akan sangat banyak barang ilegal masuk ataupun barang berbahaya yang bisa merugikan negara dan orang lain

Namun tidak semua juga barang yang masuk dalam kategori Lartas merupakan barang yang berbahaya,Ada banyak macam barang yang masuk dalam kategori Lartas

 Tujuan diberlakukannya Lartas :

1. Perlindungan Kebudayaan 
2. Perlindungan Industri Perdagangan dan Keuangan
3. Perlindunngan Flora,Fauna,CITES
4. Perlindungan Bidang Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Perlindungan Bidang Kesehatan,Masyarakat,dan Lingnkungan Hidup

Pada postingan saya sebelumnya sudah membahas tentang pentingnya mengetahui HS Code

Setelah mengetahui HS Code kita juga juga bisa mengetahui apakah barang kita terkena lartas atau tidak

 Baca Juga :

DEFINISI DAN MANFAAT HARMONIZED SYSTEM (HS CODE)

Lartas terbagi menjadi Lartas Ekpsor dan Impor.

Lartas Impor terdiri dari : 

• Lartas Boder Adalah Lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean (pelabuhan)
• Lartas Post Border ,dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean(pelabuhan)

Sedangan Ekspor hanya mengenal Lartas Border dan tidak ada Lartas Post Border

Karena Lartas Post Border dapat dipenuhi setelah barang keluar dari kawasan pabean maka pengawasannya dikembalikan oleh instansi yang mengatur lartas tersebut.

Ada Pengecualian dan Pembebasan Lartas,Contoh:

Importasi yang dilakukan oleh Tempat Penimbunan Berikat (TPB)

Importasi Perusahaan Kawasan Berikat dibebaskan dari Pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan,Perusahaan wajib memenuhi ketentuan lartas tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri

Berbeda dengan Pembebasan,

Ketentuan pengecualian pengenaan lartas diatur dalam masing-masing peraturan,umumnya pengecualian tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Pengecualian selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan atau pembatasan (lartas) dari border ke post border untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan.

Fleksibilitas pergerakan arus barang  diatur dalam:

 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendag No. 28 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border).

Permendag Post Border menyatakan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui kawasan pabean. Pemeriksaan dilakukan terhadap persyaratan impor dan dokumen pendukung impor lain .

Penyederhanaan lartas ke post border dilakukan dengan pengurangan pengawasan di border. Dari total 10.826 Kode HS, sebanyak 5.229 Kode HS (48,3%) adalah lartas impor.

Pengawasan post border dilakukan bagi:

• Bahan baku dilakukan dengan sistem post audit terhadap industri pemakainya;
• Barang konsumsi dilakukan sistem risk management atau persyaratan pra-edar seperti Makanan Luar (ML) BPOM
• Pengawasan lartas di-border hanya menyangkut: keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat

"Importir yang jenis komoditasnya masuk dalam post border harus membuat self declaration atau pernyataan tentang dokumen impor melalui laman resmi “Inatrade” milik Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara online."

Tujuan dan manfaat aturan mengenai post border adalah :

• Memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW).
• Meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik.
• Memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional.
• Pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galang kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.
• Kebijakan ini bagi reputable traders akan berdampak positif bagi kelancaran arus barang di pelabuhan dan mengurangi dwelling time. Pergeseran lartas ke post border, akan dapat menurunkan dwelling time antara 0,9–1,1 hari melalui pendekatan perhitungan importir risiko rendah. Kondisi ini juga menuntut importir segera mengeluarkan barang setelah Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan menyegerakan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)3.
• Kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dengan kebijakan antara lain:
• Mengurangi biaya operasi jasa transportasi
• Menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang
• Meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan
• Standardisasi dokumen arus barang dalam negeri
• Mengembangkan pusat distribusi regional
• Mekanisme pengambilan jaminan peti kemas

JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR

JENIS PERIJINAN IMPOR

KODE IJIN	JENIS PERIJINAN	INSTANSI TEKNIS
8001	Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETEN	BAPETEN
8002	Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETEN	BAPETEN
9001	Formulir Pemberitahuan kepada BI/PPATK	BI
5854	Surat Keterangan Impor	BPOM
5855	Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan	BPOM
10001	Ijin Impor dari Dep. Kebudayaan dan Pariwisata	KEMENTERIAN BUDAYA DAN PARIWISATA
17001	SNI	KEMENTERIAN ESDM
17002	Nomor Pelumas Terdaftar	KEMENTERIAN ESDM
17003	Ijin Usaha Niaga Umum/Ijin Usaha Niaga Terbatas	KEMENTERIAN ESDM
11001	SATS LN dari DepHut dan Izin CITES dari negara pengekspor.	KEMENTERIAN KEHUTANAN
21001	Nomor Pendaftaran Obat Ikan	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
6001	Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan	KEMENTERIAN KESEHATAN
6002	Laporan Surveyor	KEMENTERIAN KESEHATAN
6006	SPI Narkotika	KEMENTERIAN KESEHATAN
6007	SPI Psikotropika	KEMENTERIAN KESEHATAN
6008	Nomor Pendaftaran PKRT	KEMENTERIAN KESEHATAN
6091	SPI-Prekursor Farmasi	KEMENTERIAN KESEHATAN
1503	PI Barang Hibah	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1504	PI Barang Modal Bukan Baru Pemakai Langsung	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1505	PI Barang Impor Sementara	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1506	PI Barang Modal Bukan Baru Rekondisi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1507	PI Pemasukan Barang Kembali	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1418	PI Tabung gas 3 Kg	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1508	PI Tanpa API & NPIK	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1509	PI Tanpa NPIK	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1422	PI Beras	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1408	PI Cengkeh	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1502	PI Gula Kristal Putih	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1015	PI Cakram Optik Isi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1016	PI Cakram Optik Kosong	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1017	PI Cakram Optik Mesin dan Peralatan Mesin	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1510	PI Cakram Otik Polycarbonat	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1413	PI Mesin Multi Fungsi dan Printer Berwarna	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1414	SPI Perkakas Tangan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1511	PI Minyak dan Gas Bumi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1512	PI Minuman Beralkohol	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1416	PI Sakarin	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1513	PI Pupuk Bersubsidi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1514	PI Garam Industri	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1411	PI Intan Kasar	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1421	PI Siklamat	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1403	PI Bahan Berbahaya	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1407	PI Bahan Peledak Industri	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1426	PI BPO Non Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1425	PI BPO Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1405	PI Nitrocellulose	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1406	PI Prekursor Non Farmasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1515	PI Barang Pindahan Duta Besar	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1516	PI Tidak Reekspor barang ex Impor Sementara	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1517	PI Tanpa API	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1415	SPI Preparat Bau-bauan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1219	IP Besi atau Baja	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1518	IP Besi atau Baja K3S	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1203	IP Beras	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1218	IP Gula Kristal Mentah	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1216	IP Gula Kristal Rafinasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1212	IP Pelumas	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1210	IP Tekstil	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1213	IP Etilena	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1214	IP Garam Iodisasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1215	IP Garam Non Iodisasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1013	IP Plastik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1012	IP Bahan Berbahaya	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1217	IP BPO Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1204	IP BPO Non Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1011	IP Limbah Non B3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1208	IP Nitrocellulose	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1209	IP Prekursor Non Farmasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1211	IP PCMX	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1316	IT Besi atau Baja	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1312	IT Perkakas Tangan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1519	IT Produk Tertentu - Alas Kaki	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1520	IT Produk Tertentu - Elektronika	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1521	IT Produk Tertentu - Mainan Anak-anak	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1522	IT Produk Tertentu - Pakaian Jadi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1523	IT Produk Tertentu - Produk Makanan dan Minuman	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1524	IT Gula Kristal Putih	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1009	IT Cakram Optik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1525	IT Non Cakram Optik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1308	IT Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1307	IT Intan Kasar	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1309	IT Minuman Beralkohol	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1314	IT Sakarin dan Garamnya	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1306	IT Garam	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1310	IT Nitro Cellulose	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1311	IT Prekursor Non Farmasi	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1304	IT BPO Non Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1526	IT BPO Metil Bromida	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1302	IT Bahan Peledak Industri (Komersial)	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1313	IT Preparat Bau-bauan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1001	NPIK Beras	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1002	NPIK Gula	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1003	NPIK Kedelai	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1004	NPIK Jagung	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1005	NPIK TPT	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1006	NPIK Elektronik	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1007	NPIK Sepatu	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1008	NPIK Mainan Anak-anak	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1061	Surat Pendaftaran Barang	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1099	Laporan Surveyor	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1537	Certificate Of Inspection	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1601	IP Holtikultura	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1602	IT Holtikultura	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1603	PI Holtikultura	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1605	IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1606	PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1607	IT Hewan dan Produk Hewan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1608	PI Hewan dan Produk Hewan	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
14001	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
14003	Pengecualian SNI	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
13001	SNI Gula Kristal Mentah	KEMENTERIAN PERTANIAN
13002	Wajib izin impor dari Departemen Pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN
13003	Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri Pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN
12001	Sertifikasi Postel	DITJEN POSTEL
3004	Karantina Hewan KH 7	KARANTINA HEWAN
3007	Karantina Hewan KH 12	KARANTINA HEWAN
3012	Karantina Hewan KH 5	KARANTINA HEWAN
3999	KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12	KARANTINA HEWAN
2946	Karantina Ikan KID 3	KARANTINA IKAN
2947	Karantina Ikan KID 5	KARANTINA IKAN
2999	KI-D3, KI-D12, atau KI-D15	KARANTINA IKAN
4942	KT.2 atau KT.9	KARANTINA TUMBUHAN
16001	Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
15001	Wajib Izin Impor dari POLRI	POLRI

JENIS PERIJINAN EKSPOR

Kode Ijin	Jenis Perijinan dan Instansi Penerbit
1901	Eksportir Terdaftar (ET) Timah dari Dirjen Daglu
1902	Eksportir Terdaftar Intan
1903	Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) oleh Dirjen Daglu
1904	Eksportir Terdaftar Prekursor yang ditetapkan Dirjen Daglu
1905	Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu
1906	Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang diakui Dirjen Daglu
1907	Laporan Surveyor (Verifikasi atau Penelusuran Teknis)
1908	Pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)
1909	Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan
1915	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Perikanan dari Dirjen Daglu
11901	SATS LN Ekspor dari Departemen Kehutanan
1916	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan dari Dirjen Daglu
1911	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Beras dari Dirjen Daglu
1914	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Kayu Ulin dari Dirjen Daglu
1918	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Pupuk dari Dirjen Daglu
1913	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Inti Kelapa Sawit dari Dirjen Daglu
1919	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Skrap dari Dirjen Daglu
1917	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Peternakan dari Dirjen Daglu
1912	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan
1920	Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dari Dinas Perdagangan propinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan Dirjen Daglu
1921	Surat Persetujuan Ekspor Prekursor dari Dirjen Daglu
1922	SPPT SNI
1923	Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri
1924	STR-UPPB
1925	STPP-Bokor SIR
1926	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Rotan dari Dirjen Daglu
1927	Surat Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi
1928	Laporan Surveyor Bahan Galian Golongan C
1929	Laporan Surveyor Beras
1930	Laporan Surveyor Kayu
1931	Laporan Surveyor PP Tertentu
1932	Laporan Surveyor Prekursor
1933	Laporan Surveyor Rotan
1934	Laporan Surveyor Timah
1935	Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan
1936	Dokumen V-Legal

Barang yang terkena LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan untuk proses pengeluaran barang,Ketentuan Lartas berlaku untuk semua importasi 

Baca Juga :

Contoh Surat Larangan dan Pembatasan (LARTAS) Wajib Izin Import Dari POLRI   

Tindakan pada penerima barang bila tidak bisa melengkapi dokumen ,Maka :

• Status Barang akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) Jika dalam 30 Hari tidak melalukan pengurusan barang
• Penerima Barang dapat mengajukan  Reekspor atas barang yang di Impor (RTO-Return To Origin) Atau Mengajukan Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian ( Tidak berlaku untuk kiriman EMS) ke Kepala Kator Bea Cukai tempat pengeluaran barang

Demikian Artikel tentang "Ketentuan Lartas Ekspor Impor Di Indonesia" 

Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar hal baru di sekitar kita