Halaman

KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

Barang Lartas ( Larangan Pembatasan) adalah Barang yang dilarang dan atau dibatasi Ekspor dan Impornya tanpa ijin dari instansi berwenang.

Instansi Tehnik Terkait Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen Tingkat Pusat yang menetapkan peraturan Lartas atas ekspor atau impor barang dan disampaikan pada Menteri Keuangan.

Mengapa harus ada Lartas dalam Ekspor atau Impor Barang ?

Barang Lartas tercantum dalam daftar yang diterbitkan oleh instansi tehnik kepada Mentri Keuangan dan diawasi oleh DJB ( Ditjen Bea Cukai ) untuk melindungi kepentingan nasional

Bila tidak diawasi makan akan sangat banyak barang ilegal masuk ataupun barang berbahaya yang bisa merugikan negara dan orang lain

Namun tidak semua juga barang yang masuk dalam kategori Lartas merupakan barang yang berbahaya,Ada banyak macam barang yang masuk dalam kategori Lartas

 Tujuan diberlakukannya Lartas :

  1. Perlindungan Kebudayaan 
  2. Perlindungan Industri Perdagangan dan Keuangan
  3. Perlindunngan Flora,Fauna,CITES
  4. Perlindungan Bidang Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
  5. Perlindungan Bidang Kesehatan,Masyarakat,dan Lingnkungan Hidup
Pada postingan saya sebelumnya sudah membahas tentang pentingnya mengetahui HS Code
Setelah mengetahui HS Code kita juga juga bisa mengetahui apakah barang kita terkena lartas atau tidak


KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA
Lartas terbagi menjadi Lartas Ekpsor dan Impor.
Lartas Impor terdiri dari : 
  • Lartas Boder Adalah Lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean (pelabuhan)
  • Lartas Post Border ,dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean(pelabuhan)
Sedangan Ekspor hanya mengenal Lartas Border dan tidak ada Lartas Post Border
Karena Lartas Post Border dapat dipenuhi setelah barang keluar dari kawasan pabean maka pengawasannya dikembalikan oleh instansi yang mengatur lartas tersebut.

Ada Pengecualian dan Pembebasan Lartas,Contoh:
Importasi yang dilakukan oleh Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
Importasi Perusahaan Kawasan Berikat dibebaskan dari Pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan,Perusahaan wajib memenuhi ketentuan lartas tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri

Berbeda dengan Pembebasan,
Ketentuan pengecualian pengenaan lartas diatur dalam masing-masing peraturan,umumnya pengecualian tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Pengecualian selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan atau pembatasan (lartas) dari border ke post border untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan.

Fleksibilitas pergerakan arus barang  diatur dalam:
 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendag No. 28 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border).

Permendag Post Border menyatakan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui kawasan pabean. Pemeriksaan dilakukan terhadap persyaratan impor dan dokumen pendukung impor lain .

Penyederhanaan lartas ke post border dilakukan dengan pengurangan pengawasan di border. Dari total 10.826 Kode HS, sebanyak 5.229 Kode HS (48,3%) adalah lartas impor.

Pengawasan post border dilakukan bagi:
  • Bahan baku dilakukan dengan sistem post audit terhadap industri pemakainya;
  • Barang konsumsi dilakukan sistem risk management atau persyaratan pra-edar seperti Makanan Luar (ML) BPOM
  • Pengawasan lartas di-border hanya menyangkut: keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat
"Importir yang jenis komoditasnya masuk dalam post border harus membuat self declaration atau pernyataan tentang dokumen impor melalui laman resmi “Inatrade” milik Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara online."

Tujuan dan manfaat aturan mengenai post border adalah :
  • Memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW).
  • Meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik.
  • Memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional.
  • Pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galang kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.
  • Kebijakan ini bagi reputable traders akan berdampak positif bagi kelancaran arus barang di pelabuhan dan mengurangi dwelling time. Pergeseran lartas ke post border, akan dapat menurunkan dwelling time antara 0,9–1,1 hari melalui pendekatan perhitungan importir risiko rendah. Kondisi ini juga menuntut importir segera mengeluarkan barang setelah Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan menyegerakan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)3.
  • Kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dengan kebijakan antara lain:
  • Mengurangi biaya operasi jasa transportasi
  • Menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang
  • Meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan
  • Standardisasi dokumen arus barang dalam negeri
  • Mengembangkan pusat distribusi regional
  • Mekanisme pengambilan jaminan peti kemas
KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR


JENIS PERIJINAN IMPOR
KODE IJINJENIS PERIJINANINSTANSI TEKNIS
8001Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETENBAPETEN
8002Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETENBAPETEN
9001Formulir Pemberitahuan kepada BI/PPATKBI
5854Surat Keterangan ImporBPOM
5855Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan MakananBPOM
10001Ijin Impor dari Dep. Kebudayaan dan PariwisataKEMENTERIAN BUDAYA DAN PARIWISATA
17001SNIKEMENTERIAN ESDM
17002Nomor Pelumas TerdaftarKEMENTERIAN ESDM
17003Ijin Usaha Niaga Umum/Ijin Usaha Niaga TerbatasKEMENTERIAN ESDM
11001SATS LN dari DepHut dan Izin CITES dari negara pengekspor.KEMENTERIAN KEHUTANAN
21001Nomor Pendaftaran Obat IkanKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
6001Nomor Pendaftaran Alat KesehatanKEMENTERIAN KESEHATAN
6002Laporan SurveyorKEMENTERIAN KESEHATAN
6006SPI NarkotikaKEMENTERIAN KESEHATAN
6007SPI PsikotropikaKEMENTERIAN KESEHATAN
6008Nomor Pendaftaran PKRTKEMENTERIAN KESEHATAN
6091SPI-Prekursor FarmasiKEMENTERIAN KESEHATAN
1503PI Barang HibahKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1504PI Barang Modal Bukan Baru Pemakai LangsungKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1505PI Barang Impor SementaraKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1506PI Barang Modal Bukan Baru RekondisiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1507PI Pemasukan Barang KembaliKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1418PI Tabung gas 3 KgKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1508PI Tanpa API & NPIKKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1509PI Tanpa NPIKKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1422PI BerasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1408PI CengkehKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1502PI Gula Kristal PutihKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1015PI Cakram Optik IsiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1016PI Cakram Optik KosongKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1017PI Cakram Optik Mesin dan Peralatan MesinKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1510PI Cakram Otik PolycarbonatKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1413PI Mesin Multi Fungsi dan Printer BerwarnaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1414SPI Perkakas TanganKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1511PI Minyak dan Gas BumiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1512PI Minuman BeralkoholKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1416PI SakarinKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1513PI Pupuk BersubsidiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1514PI Garam IndustriKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1411PI Intan KasarKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1421PI SiklamatKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1403PI Bahan BerbahayaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1407PI Bahan Peledak IndustriKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1426PI BPO Non Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1425PI BPO Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1405PI NitrocelluloseKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1406PI Prekursor Non FarmasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1515PI Barang Pindahan Duta BesarKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1516PI Tidak Reekspor barang ex Impor SementaraKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1517PI Tanpa APIKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1415SPI Preparat Bau-bauanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1219IP Besi atau BajaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1518IP Besi atau Baja K3SKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1203IP BerasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1218IP Gula Kristal MentahKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1216IP Gula Kristal RafinasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1212IP PelumasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1210IP TekstilKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1213IP EtilenaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1214IP Garam IodisasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1215IP Garam Non IodisasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1013IP PlastikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1012IP Bahan BerbahayaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1217IP BPO Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1204IP BPO Non Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1011IP Limbah Non B3KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1208IP NitrocelluloseKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1209IP Prekursor Non FarmasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1211IP PCMXKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1316IT Besi atau BajaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1312IT Perkakas TanganKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1519IT Produk Tertentu - Alas KakiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1520IT Produk Tertentu - ElektronikaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1521IT Produk Tertentu - Mainan Anak-anakKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1522IT Produk Tertentu - Pakaian JadiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1523IT Produk Tertentu - Produk Makanan dan MinumanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1524IT Gula Kristal PutihKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1009IT Cakram OptikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1525IT Non Cakram OptikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1308IT Mesin Multifungsi dan Printer BerwarnaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1307IT Intan KasarKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1309IT Minuman BeralkoholKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1314IT Sakarin dan GaramnyaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1306IT GaramKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1310IT Nitro CelluloseKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1311IT Prekursor Non FarmasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1304IT BPO Non Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1526IT BPO Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1302IT Bahan Peledak Industri (Komersial)KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1313IT Preparat Bau-bauanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1001NPIK BerasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1002NPIK GulaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1003NPIK KedelaiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1004NPIK JagungKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1005NPIK TPTKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1006NPIK ElektronikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1007NPIK SepatuKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1008NPIK Mainan Anak-anakKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1061Surat Pendaftaran BarangKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1099Laporan SurveyorKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1537Certificate Of InspectionKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1601IP HoltikulturaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1602IT HoltikulturaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1603PI HoltikulturaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1605IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer TabletKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1606PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer TabletKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1607IT Hewan dan Produk HewanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1608PI Hewan dan Produk HewanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
14001Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
14003Pengecualian SNIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
13001SNI Gula Kristal MentahKEMENTERIAN PERTANIAN
13002Wajib izin impor dari Departemen PertanianKEMENTERIAN PERTANIAN
13003Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri PertanianKEMENTERIAN PERTANIAN
12001Sertifikasi PostelDITJEN POSTEL
3004Karantina Hewan KH 7KARANTINA HEWAN
3007Karantina Hewan KH 12KARANTINA HEWAN
3012Karantina Hewan KH 5KARANTINA HEWAN
3999KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12KARANTINA HEWAN
2946Karantina Ikan KID 3KARANTINA IKAN
2947Karantina Ikan KID 5KARANTINA IKAN
2999KI-D3, KI-D12, atau KI-D15KARANTINA IKAN
4942KT.2 atau KT.9KARANTINA TUMBUHAN
16001Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
15001Wajib Izin Impor dari POLRIPOLRI


JENIS PERIJINAN EKSPOR
Kode IjinJenis Perijinan dan Instansi Penerbit
1901Eksportir Terdaftar (ET) Timah dari Dirjen Daglu
1902Eksportir Terdaftar Intan
1903Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) oleh Dirjen Daglu
1904Eksportir Terdaftar Prekursor yang ditetapkan Dirjen Daglu
1905Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu
1906Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang diakui Dirjen Daglu
1907Laporan Surveyor (Verifikasi atau Penelusuran Teknis)
1908Pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)
1909Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan
1915Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Perikanan dari Dirjen Daglu
11901SATS LN Ekspor dari Departemen Kehutanan
1916Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan dari Dirjen Daglu
1911Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Beras dari Dirjen Daglu
1914Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Kayu Ulin dari Dirjen Daglu
1918Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Pupuk dari Dirjen Daglu
1913Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Inti Kelapa Sawit dari Dirjen Daglu
1919Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Skrap dari Dirjen Daglu
1917Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Peternakan dari Dirjen Daglu
1912Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan
1920Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dari Dinas Perdagangan propinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan Dirjen Daglu
1921Surat Persetujuan Ekspor Prekursor dari Dirjen Daglu
1922SPPT SNI
1923Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri
1924STR-UPPB
1925STPP-Bokor SIR
1926Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Rotan dari Dirjen Daglu
1927Surat Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi
1928Laporan Surveyor Bahan Galian Golongan C
1929Laporan Surveyor Beras
1930Laporan Surveyor Kayu
1931Laporan Surveyor PP Tertentu
1932Laporan Surveyor Prekursor
1933Laporan Surveyor Rotan
1934Laporan Surveyor Timah
1935Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan
1936Dokumen V-Legal
Barang yang terkena LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan untuk proses pengeluaran barang,Ketentuan Lartas berlaku untuk semua importasi 


Tindakan pada penerima barang bila tidak bisa melengkapi dokumen ,Maka :
  • Status Barang akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) Jika dalam 30 Hari tidak melalukan pengurusan barang
  • Penerima Barang dapat mengajukan  Reekspor atas barang yang di Impor (RTO-Return To Origin) Atau Mengajukan Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian ( Tidak berlaku untuk kiriman EMS) ke Kepala Kator Bea Cukai tempat pengeluaran barang
Demikian Artikel tentang "Ketentuan Lartas Ekspor Impor Di Indonesia" 
Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar hal baru di sekitar kita

1 Response to "KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA"

Komen Sara,P*rn,Judi,Politik Tidak Dibloehkan Di SINI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel