Halaman

Latest Posts

Saturday, January 15, 2022

ARMY Sultan Borong Merch,Album BTS - Impor Bisnis yang Menggiurkan

 

ARMY Sultan Borong Merch,Album BTS - Impor Bisnis yang Menggiurkan


Tidak dapat dipungkiri demam kpop tidak hanya bagi kalangan remaja saja namun orang dewasapun ikut kecanduan demam kpop.

Semenjak masuknya dunia kpop di indonesia pada tahun 2016 hingga sampai sekarang tahun 2022 kpop makin mendunia dan banyak disukai oleh berbagai kalangan .

Hal ini membuat segala produk yang di release oleh perusahaan idol menjadi serbuan para penggemarnya ,tidak hanya dari dalam negeri di korea selatan saja namun merajah ke berbagai negara termasuk indonesia.

Hobi rebahan tapi bisa jadi sultan ?

Hobi ini merupakan salah satu hobi dari para army.

Army adalah salah satu fandom terbesar kpop yang didirikan BTS dan di resmikan saat Fancafe BTS pada 9 Juli 2013 yang memiliki arti tentara,sedangkan arti BTS / Bangtan Boys adalah baju anti peluru dimana keduanya saling memiliki keterkaitan saling melengkapi untuk saling melindungi.

Tingginya minat kpop serta loyalitas fandom ( sebutan kelompok penggemar ) ini dimanfaatkan oleh army untuk berbisnis sekaligus menyalurkan hobinya bisa mendapat keuntungan dengan menjual kembali merch,album BTS . dari sinilah peluang cuan berdatangan.

Meraup untung dengan  koleksi segala merch,album ?

Mengoleksi segala produk yang di release BTS tentu menjadi kesenangan para ARMY.

Tapi bagimana jika selain dapat mengoleksi tapi cuan dengan menjualnya kembali?

Apa yang membuat merch,album BTS lebih mahal ?

Ongkos Kirim

Benar sekali,Jika kita membeli segala produk dari luar negeri pasti harganya lebih mahal dibanding kita membeli di dalam negeri seperti market place Shoppe,Tokopedia,Lazada,dan masih banyak lagi.

Perbandingannya cukup membuat kita gigit jari.

Jika market place dalam negeri rata - rata paling mahal Rp 50.000 dari berbagai kota tapi jika di luar negeri harga paling murah untuk ongkos kirim Rp 300.000,Cukup banyak bukan perbedaaanya.

Namun beda halnya dengan beberapa army yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berbisnis mengimpor merch,album bts dengan memborongnya dan menjualnya kembali di market place.

Lalu bagaimana dengan ongkos kirimnya ?

Tentu saja sangat berbeda jika kita beli satuan dengan borongan.

Impor ?

Benar,Impor adalah suatu kegiatan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengiriman dan penerimaan.

Istilah mudahnya seperti kita kita membeli barang dari market place lokal seperti market place yang sudah saya contohkan tadi tapi bedanya ini market place dari luar negeri.

Perbedaannya hanya pada prosesnya.

Apa bedanya belanja di market place dalam negeri dengan luar negeri ?

Jika kita belanja di market place dalam negeri kita hanya membayar ongkos kirim saja,namun jika kita membeli di luar negeri kita membayar biaya pajak + ongkos kirim.

Kenapa kita di kenai pajak ?

Saat proses pengiriman dari luar negeri ke indonesia barang tidak langsung dikirim ke penerima melainkan semua barang akan melalui pengecekan di bea cukai dan semua barang dari luar negeri pasti di kenai pajak atas barang tersebut.

Setelah barang dari wilah bea cukai barang siap dikirim ke penerima barang atau di simpan sementara di gudang para ekspedisi masing-masing untuk kemudian di kirim ke penerima.

Setelah penerima menerima barang proses sudah selesai,penerima barang bisa menggunakannya secara pribadi maupun  menjualnya kembali.

Impor barang sangat mudah dan bisnis ini cukup menjanjikan karea tingkat minatnya yang sangat tinggi,menjual kembali segara merch maupun album BTS bisa menjadi salah satu hobi yang bisa kita kembangkan.

Sering melihat market place yang menjual merch atau album BTS ?

Merekapun sama yaitu mengimpor barangnya yang kemudian di jual kembali ke market place dengan varian harga standar sampai harga yang lumayan mahal dan bahkan peminatnyapun cukup banyak dari banyaknya tingkat pembeli.

Bagaimana? cukup menggiurkan bukan?


Ada pertanyaan lain atau ingin membahas topik lain ? Sobat bisa coment atau chat di sosmed saya untuk info lebih lanjut !

Sampai jumpa di artikel saya selanjutnya.



Saturday, December 19, 2020

DAMPAK DAN FUNGSI KEPABEANAN BAGI PENGUSAHA EKSPOR IMPOR


DAMPAK DAN FUNGSI KEPABEANAN BAGI PENGUSAHA EKSPOR IMPOR

DAMPAK DAN FUNGSI KEPABEANAN BAGI PENGUSAHA EKSPOR IMPOR

Dalam perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor sangat erat hubungannya dengan Bea Cukai.

"Pentingkah mempelajari seputar Bea Cukai ?"

"Saya kan hanya ingin mengembangkan bisnis saya sampai internasional,Saya kan hanya berbisnis ?"

Berikut adalah penjelasannya,Silahkan sobat simak poin pentingnnya
Bea adalah Pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang di ekspor dan impor
Sedangkan Cukai adalah Pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang-barang dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Jadi pengertian Bea Cukai Adalah Pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang yang di ekspor atau di impor serta barang yang memiliki karakteristik khusus.
Lembaga yang mengatur Bea Cukai adalah Kepabeanan
Jadi bila sobat baru terjun atau ingin terjun dalam perdagangan internasional maka kepabean sangat erat hubungannya dengan dunia ekspor dan impor

Fungsi Kepabeanan :
  • Membatasi,Mengawasi,dan atau mengendalikan produksi,peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan,lingkungan,ketertiban dan keamanan masyarakat
  • Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk,bea keluar,dan cukai guna menunjang pembangunan nasional
  • Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penerapan fasilitas bidang kepabeanan dan cukai
  • Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik ekspor dan impor melalui penyederhanaan prosedur kepabaeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen resiko yang handal
  • Melindungi masyarakat,industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan,serta melakukan pencegahan terkait masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahanya yang dilarang atau dibatasi regulasi
  • Melakukan pengawasan bidang impor ,ekspor di  bidang kepabeanan dan cukai secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen resiko yang handal,intelejen,dan penyelidikan yang kuat serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai
Dari Kepabean sobat akan mengerti bagaiman cara mengurus dokumen ekspor dan impor dari barang-barang yang akan di perjual belikan

Apa yang sobat ketahui tentang Barang Ilegal ?


Barang Ilegal adalah Barang yang tidak memiliki keabsahan hukum,dilarang penjualan dan pengedarannya karena alasan hukum,serta berasal dari negara asal yang terkait masalah ijin impor atau ekspor

Barang saya kan bukan barang larangan atau barang yang berbahaya?

Walaupun bukan termasuk barang yang berbahaya semua barang ekspor ataupun impor harus melewati atau melalui kepabean dan akan di diperiksa semua mulai dari kelengkapan dokumen sampai barang yang akan di kirim.

Bagi pengusaha baru yang ingin terjun dalam perdagangan internasioanl bisa menilai sendiri pentingnya mempelajari hal dasar mulai dari  kepabeanan

DAMPAK DAN FUNGSI KEPABEANAN BAGI PENGUSAHA EKSPOR IMPOR

Saat pengurusan dokumen impor maka tak asing lagi dengan  Pendok Jalur Hijau,Kuning,dan Merah

"Kalau Hijau jalan terus,kuning jalan perlahan,dan merah berhenti"  Seperti rambu lalu lintas ya? 
Bisa diartikan seperti itu juga
Saat dokumen masuk jalur hijau prosesnya bisa lebih cepat dan barang bisa segera keluar untuk dikirim,beda dengan jalur merah karena harus diproses lagi dan dilakukan pemeriksaan

Selama pengalaman saya terjun di dunia ekspor impor,sangat jarang Pendok Jalur Kuning
Lebih dominan Jalur Hijau dan Merah,Berikut penjelasannya

PENDOK JALUR HIJAU
Jalur Hijau Merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya melakukan pemeriksaan setelah dokumen SPPB ( Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ) terbit.

Dokumen Pesyaratan Jalur Hijau :
NODOKUMEN SEBELAH KIRINODOKUMEN SEBELAH KANAN
1SPPB1PIB
2BILLING2BILL OF LADING
3BUKTI PENERIMAAN NEGARA3INVOICE ASLI
4SURAT KUASA INCLARING4PACKING LIST ASLI
5SKEP IMPORTIR5COO (OPSIONAL)
6SKEP PPJK6ASURANSI
  7DOKUMEN PELENGKAP (PO,BUKTI TRANSFER,SALES CONTRACK)

PENDOK JALUR KUNING
Jalur Kuning Merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya melakukan pemeriksaan sebelum dokumen SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ) terbit

Dokumen Pesyarata Jalur Kuning :
NODOKUMEN SEBELAH KIRINODOKUMEN SEBELAH KANAN
1SPJK1PIB
2BILLING2BILL OF LADING
3BUKTI PENERIMAAN NEGARA3INVOICE ASLI
4SURAT KUASA INCLARING4PACKING LIST ASLI
5SKEP IMPORTIR5COO (OPSIONAL)
6SKEP PPJK6ASURANSI
  7DOKUMEN PELENGKAP (PO,BUKTI TRANSFER,SALES CONTRACT)

PENDOK JALUR MERAH
Jalur Merah Merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan melakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum dokumen SPPB terbit

Dokumen Pesyaratan Jalur Merah :
NODOKUMEN SEBELAH KIRINODOKUMEN SEBELAH KANAN
1SPJM1PIB
2BILLING2BILL OF LADING
3BUKTI PENERIMAAN NEGARA3INVOICE ASLI
4SURAT KUASA INCLARING4PACKING LIST ASLI
5SKEP IMPORTIR5COO (OPSIONAL)
6SKEP PPJK6ASURANSI
  7DOKUMEN PELENGKAP (PO,BUKTI TRANSFER,SALES CONTRACT)
Catatan Penting :
" Untuk Bill Of Origin ( BL ) bila tidak ada BL Asli maka harus menggunakan BL Telex dan Keabsahan Dokumen "


Lebih jelasnya peraturan Kepabean berikut saya lampirkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

Semoga Bermanfaat dan Selalu semangat belajar hal baru di sekitar kita

Friday, December 18, 2020

KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

Barang Lartas ( Larangan Pembatasan) adalah Barang yang dilarang dan atau dibatasi Ekspor dan Impornya tanpa ijin dari instansi berwenang.

Instansi Tehnik Terkait Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen Tingkat Pusat yang menetapkan peraturan Lartas atas ekspor atau impor barang dan disampaikan pada Menteri Keuangan.

Mengapa harus ada Lartas dalam Ekspor atau Impor Barang ?

Barang Lartas tercantum dalam daftar yang diterbitkan oleh instansi tehnik kepada Mentri Keuangan dan diawasi oleh DJB ( Ditjen Bea Cukai ) untuk melindungi kepentingan nasional

Bila tidak diawasi makan akan sangat banyak barang ilegal masuk ataupun barang berbahaya yang bisa merugikan negara dan orang lain

Namun tidak semua juga barang yang masuk dalam kategori Lartas merupakan barang yang berbahaya,Ada banyak macam barang yang masuk dalam kategori Lartas

 Tujuan diberlakukannya Lartas :

  1. Perlindungan Kebudayaan 
  2. Perlindungan Industri Perdagangan dan Keuangan
  3. Perlindunngan Flora,Fauna,CITES
  4. Perlindungan Bidang Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
  5. Perlindungan Bidang Kesehatan,Masyarakat,dan Lingnkungan Hidup
Pada postingan saya sebelumnya sudah membahas tentang pentingnya mengetahui HS Code
Setelah mengetahui HS Code kita juga juga bisa mengetahui apakah barang kita terkena lartas atau tidak


KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA
Lartas terbagi menjadi Lartas Ekpsor dan Impor.
Lartas Impor terdiri dari : 
  • Lartas Boder Adalah Lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean (pelabuhan)
  • Lartas Post Border ,dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean(pelabuhan)
Sedangan Ekspor hanya mengenal Lartas Border dan tidak ada Lartas Post Border
Karena Lartas Post Border dapat dipenuhi setelah barang keluar dari kawasan pabean maka pengawasannya dikembalikan oleh instansi yang mengatur lartas tersebut.

Ada Pengecualian dan Pembebasan Lartas,Contoh:
Importasi yang dilakukan oleh Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
Importasi Perusahaan Kawasan Berikat dibebaskan dari Pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan,Perusahaan wajib memenuhi ketentuan lartas tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri

Berbeda dengan Pembebasan,
Ketentuan pengecualian pengenaan lartas diatur dalam masing-masing peraturan,umumnya pengecualian tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Pengecualian selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan atau pembatasan (lartas) dari border ke post border untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan.

Fleksibilitas pergerakan arus barang  diatur dalam:
 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendag No. 28 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border).

Permendag Post Border menyatakan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui kawasan pabean. Pemeriksaan dilakukan terhadap persyaratan impor dan dokumen pendukung impor lain .

Penyederhanaan lartas ke post border dilakukan dengan pengurangan pengawasan di border. Dari total 10.826 Kode HS, sebanyak 5.229 Kode HS (48,3%) adalah lartas impor.

Pengawasan post border dilakukan bagi:
  • Bahan baku dilakukan dengan sistem post audit terhadap industri pemakainya;
  • Barang konsumsi dilakukan sistem risk management atau persyaratan pra-edar seperti Makanan Luar (ML) BPOM
  • Pengawasan lartas di-border hanya menyangkut: keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat
"Importir yang jenis komoditasnya masuk dalam post border harus membuat self declaration atau pernyataan tentang dokumen impor melalui laman resmi “Inatrade” milik Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara online."

Tujuan dan manfaat aturan mengenai post border adalah :
  • Memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW).
  • Meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik.
  • Memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional.
  • Pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galang kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.
  • Kebijakan ini bagi reputable traders akan berdampak positif bagi kelancaran arus barang di pelabuhan dan mengurangi dwelling time. Pergeseran lartas ke post border, akan dapat menurunkan dwelling time antara 0,9–1,1 hari melalui pendekatan perhitungan importir risiko rendah. Kondisi ini juga menuntut importir segera mengeluarkan barang setelah Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan menyegerakan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)3.
  • Kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dengan kebijakan antara lain:
  • Mengurangi biaya operasi jasa transportasi
  • Menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang
  • Meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan
  • Standardisasi dokumen arus barang dalam negeri
  • Mengembangkan pusat distribusi regional
  • Mekanisme pengambilan jaminan peti kemas
KETENTUAN LARTAS EKSPOR IMPOR DI INDONESIA

JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR


JENIS PERIJINAN IMPOR
KODE IJINJENIS PERIJINANINSTANSI TEKNIS
8001Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETENBAPETEN
8002Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETENBAPETEN
9001Formulir Pemberitahuan kepada BI/PPATKBI
5854Surat Keterangan ImporBPOM
5855Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan MakananBPOM
10001Ijin Impor dari Dep. Kebudayaan dan PariwisataKEMENTERIAN BUDAYA DAN PARIWISATA
17001SNIKEMENTERIAN ESDM
17002Nomor Pelumas TerdaftarKEMENTERIAN ESDM
17003Ijin Usaha Niaga Umum/Ijin Usaha Niaga TerbatasKEMENTERIAN ESDM
11001SATS LN dari DepHut dan Izin CITES dari negara pengekspor.KEMENTERIAN KEHUTANAN
21001Nomor Pendaftaran Obat IkanKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
6001Nomor Pendaftaran Alat KesehatanKEMENTERIAN KESEHATAN
6002Laporan SurveyorKEMENTERIAN KESEHATAN
6006SPI NarkotikaKEMENTERIAN KESEHATAN
6007SPI PsikotropikaKEMENTERIAN KESEHATAN
6008Nomor Pendaftaran PKRTKEMENTERIAN KESEHATAN
6091SPI-Prekursor FarmasiKEMENTERIAN KESEHATAN
1503PI Barang HibahKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1504PI Barang Modal Bukan Baru Pemakai LangsungKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1505PI Barang Impor SementaraKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1506PI Barang Modal Bukan Baru RekondisiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1507PI Pemasukan Barang KembaliKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1418PI Tabung gas 3 KgKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1508PI Tanpa API & NPIKKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1509PI Tanpa NPIKKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1422PI BerasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1408PI CengkehKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1502PI Gula Kristal PutihKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1015PI Cakram Optik IsiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1016PI Cakram Optik KosongKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1017PI Cakram Optik Mesin dan Peralatan MesinKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1510PI Cakram Otik PolycarbonatKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1413PI Mesin Multi Fungsi dan Printer BerwarnaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1414SPI Perkakas TanganKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1511PI Minyak dan Gas BumiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1512PI Minuman BeralkoholKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1416PI SakarinKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1513PI Pupuk BersubsidiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1514PI Garam IndustriKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1411PI Intan KasarKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1421PI SiklamatKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1403PI Bahan BerbahayaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1407PI Bahan Peledak IndustriKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1426PI BPO Non Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1425PI BPO Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1405PI NitrocelluloseKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1406PI Prekursor Non FarmasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1515PI Barang Pindahan Duta BesarKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1516PI Tidak Reekspor barang ex Impor SementaraKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1517PI Tanpa APIKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1415SPI Preparat Bau-bauanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1219IP Besi atau BajaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1518IP Besi atau Baja K3SKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1203IP BerasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1218IP Gula Kristal MentahKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1216IP Gula Kristal RafinasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1212IP PelumasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1210IP TekstilKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1213IP EtilenaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1214IP Garam IodisasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1215IP Garam Non IodisasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1013IP PlastikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1012IP Bahan BerbahayaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1217IP BPO Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1204IP BPO Non Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1011IP Limbah Non B3KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1208IP NitrocelluloseKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1209IP Prekursor Non FarmasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1211IP PCMXKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1316IT Besi atau BajaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1312IT Perkakas TanganKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1519IT Produk Tertentu - Alas KakiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1520IT Produk Tertentu - ElektronikaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1521IT Produk Tertentu - Mainan Anak-anakKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1522IT Produk Tertentu - Pakaian JadiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1523IT Produk Tertentu - Produk Makanan dan MinumanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1524IT Gula Kristal PutihKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1009IT Cakram OptikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1525IT Non Cakram OptikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1308IT Mesin Multifungsi dan Printer BerwarnaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1307IT Intan KasarKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1309IT Minuman BeralkoholKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1314IT Sakarin dan GaramnyaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1306IT GaramKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1310IT Nitro CelluloseKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1311IT Prekursor Non FarmasiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1304IT BPO Non Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1526IT BPO Metil BromidaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1302IT Bahan Peledak Industri (Komersial)KEMENTERIAN PERDAGANGAN
1313IT Preparat Bau-bauanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1001NPIK BerasKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1002NPIK GulaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1003NPIK KedelaiKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1004NPIK JagungKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1005NPIK TPTKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1006NPIK ElektronikKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1007NPIK SepatuKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1008NPIK Mainan Anak-anakKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1061Surat Pendaftaran BarangKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1099Laporan SurveyorKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1537Certificate Of InspectionKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1601IP HoltikulturaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1602IT HoltikulturaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1603PI HoltikulturaKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1605IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer TabletKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1606PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer TabletKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1607IT Hewan dan Produk HewanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
1608PI Hewan dan Produk HewanKEMENTERIAN PERDAGANGAN
14001Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
14003Pengecualian SNIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
13001SNI Gula Kristal MentahKEMENTERIAN PERTANIAN
13002Wajib izin impor dari Departemen PertanianKEMENTERIAN PERTANIAN
13003Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri PertanianKEMENTERIAN PERTANIAN
12001Sertifikasi PostelDITJEN POSTEL
3004Karantina Hewan KH 7KARANTINA HEWAN
3007Karantina Hewan KH 12KARANTINA HEWAN
3012Karantina Hewan KH 5KARANTINA HEWAN
3999KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12KARANTINA HEWAN
2946Karantina Ikan KID 3KARANTINA IKAN
2947Karantina Ikan KID 5KARANTINA IKAN
2999KI-D3, KI-D12, atau KI-D15KARANTINA IKAN
4942KT.2 atau KT.9KARANTINA TUMBUHAN
16001Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
15001Wajib Izin Impor dari POLRIPOLRI


JENIS PERIJINAN EKSPOR
Kode IjinJenis Perijinan dan Instansi Penerbit
1901Eksportir Terdaftar (ET) Timah dari Dirjen Daglu
1902Eksportir Terdaftar Intan
1903Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) oleh Dirjen Daglu
1904Eksportir Terdaftar Prekursor yang ditetapkan Dirjen Daglu
1905Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu
1906Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang diakui Dirjen Daglu
1907Laporan Surveyor (Verifikasi atau Penelusuran Teknis)
1908Pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)
1909Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan
1915Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Perikanan dari Dirjen Daglu
11901SATS LN Ekspor dari Departemen Kehutanan
1916Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan dari Dirjen Daglu
1911Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Beras dari Dirjen Daglu
1914Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Kayu Ulin dari Dirjen Daglu
1918Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Pupuk dari Dirjen Daglu
1913Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Inti Kelapa Sawit dari Dirjen Daglu
1919Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Skrap dari Dirjen Daglu
1917Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Peternakan dari Dirjen Daglu
1912Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan
1920Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dari Dinas Perdagangan propinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan Dirjen Daglu
1921Surat Persetujuan Ekspor Prekursor dari Dirjen Daglu
1922SPPT SNI
1923Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri
1924STR-UPPB
1925STPP-Bokor SIR
1926Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Rotan dari Dirjen Daglu
1927Surat Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi
1928Laporan Surveyor Bahan Galian Golongan C
1929Laporan Surveyor Beras
1930Laporan Surveyor Kayu
1931Laporan Surveyor PP Tertentu
1932Laporan Surveyor Prekursor
1933Laporan Surveyor Rotan
1934Laporan Surveyor Timah
1935Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan
1936Dokumen V-Legal
Barang yang terkena LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan untuk proses pengeluaran barang,Ketentuan Lartas berlaku untuk semua importasi 


Tindakan pada penerima barang bila tidak bisa melengkapi dokumen ,Maka :
  • Status Barang akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) Jika dalam 30 Hari tidak melalukan pengurusan barang
  • Penerima Barang dapat mengajukan  Reekspor atas barang yang di Impor (RTO-Return To Origin) Atau Mengajukan Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian ( Tidak berlaku untuk kiriman EMS) ke Kepala Kator Bea Cukai tempat pengeluaran barang
Demikian Artikel tentang "Ketentuan Lartas Ekspor Impor Di Indonesia" 
Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar hal baru di sekitar kita

Thursday, December 17, 2020

DEFINISI DAN MANFAAT HARMONIZED SYSTEM (HS CODE)

 DEFINISI DAN MANFAAT HARMONIZED SYSTEM (HS CODE)


 Apa yang sobat ketahui tentang HS Code ?

Seperti apakah HS Code ?

Apakah manfaat mengetahui HS Code?

"Sangat Penting dan Wajib sobat mengetahui Harmonized System"

 HS Code Adalah Penomoran kode barang yang terdiri dari 6 digit yang mengatur tentang klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia atau sudah berstandar internasional.


Bagian Harmonized System :
  • 4 Digit Pertama disebut Pos WCO artinya Seluruh  HS di dunia  memiliki barang yang sama pada pos ini
  • 2 Digit ( Digit ke lima dan enam ) disebut Sub WCO 
Penerapan HS berdasarkan International Convention on the harmonized commodity descreption and coding system dan digunakan untuk keperluan tarif,statistik, rules of origin pengawasan komodity ekspor atau impor dan keperluan lainnya.


Contoh pada Bill Of Lading di atas :

  1. Quantity Barang   : 475 Bags
  2. Deskripsi Barang  :  Natural Bamboo Stick
  3. Berat Bersih          :  19.000 kgs
  4. HS Code               :  140110 ( Kode inilah yang harus diketahui)

Pernahkah sobat melihat Kode HS Code lebih dari 6 Digit yaitu 8 Digit atau lebih ?
 
Tahukah sobat kalau Harmonized System menjadi salah satu acuan dari buku daftar tarif yang ada di indonesia dan dimasukan ke dalam BTBMI ( Buku Tarif Bea Masuk Indonesia ) ? 

HS Code dulu lebih di kenal sebagai Harmonized Commodity Descreption and Coding System,Pada saat itu hanya 70 negara yang mayoritas berasal dari Eropa yang mengikuti konfensi kemudian diikuti semua negara termasuk indonesia yang mulai meresmikan HS Code dengan Keppres No.33 Tahun 1993

Standarisasi HS Code oleh WCO

Standar penamaan yang digunakan dalam proses perdagangan internasional,WCO berperan dalam wadah tersebut

Word Customs Organizer ( WCO ) merupakan salah satu perdagangan resmi terbesar di dunia yang berpusat di Brussel,Belgia dan diikuti oleh lebih dari 170 negara di dunia yang bertugas melakukan standarisari dan perubahan yang berkaitan dengan dengan HS Code termasuk pada klasifikasi produk serta turunannya dan memastikan penamaan dan penomoran produk tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain

Berdasarkan aturan resmi yang dikluarkan oleh WCO ada beberapa metode penomoran dan penamaan  yang wajib diketahui

Yang paling utama adalah mengetahui 6 angka pertama yang sudah saya terangkan sebelumnya
Hal ini yang menjadi salah satu filter utama dalam proses pengiriman dan penerimaan barang untuk memimalisir kesalahan dalam proses perdagangan dunia

Memahami Penambahan angka setelah 6 Digit HS Code
 
Penambahan digit ke 7 dan ke 8 disebut Sub pos AHTN
Kode ini biasanya hanya dimiliki oleh barang-barang yang berasal dari Asia Tenggara
Penambahan digit ke 9 dan 10 sebagai bentuk penambahan nomer klatur yang sesuai dengan kebijakan negara masing-masing

Barang barang berasal dari niaga atau pasar impor bisa juga anda masukan dalam HS yang ada pada pos WCO negara masing-masing dan tetap harus ada nilai-nilai yang harus dipenuhi di dalamnya agar menghasilkan nomor yang sesuai dengan standarisasi dunia

Nominal transaksi yang anda miliki harus berada pada kisaran 50 Juta Dolar Amerika dalam tiga tahun terakhir,Bisa juga bila merencanakan untuk mendaftarkan pada AHTN transaksi minimal 1 Juta Dolar Amerika dalam 3 Tahun terakhir bisnis anda dalam perdagangan antar ASEAN

Cara menggunakan HS Code berdasarkan aturan BTBMI ( Buku Tarif Bea Masuk Indonesia )

DEFINISI,FUNGSI DAN MANFAAT HARMONIZED SYSTEM (HS CODE)

  • 2 Digit Pertama  : Bab ( Chapter )
  • 4 Digit                : Pos HS (Heading )
  • 6 Digit                : Subpos HS (Subheading)
  • 8 Digit                : Subpos AHTN ( AHTN Subheading )
  • 10 Digit              : Pos Tarif Nasional (National Tarif Line )
Notes :
Untuk 10 Digit Merupakan Sub Nasional,kecuali :
  • Apabila 2 digit terakhirnya "00" ,Misal 1234.56.78.00  Berarti berasal dari teks AHTN
  • Apabila 4 digit terakhirnya " 00.00",Misal 1234.56.78.00.00 Berarti berasal dari teks WCO
  Manfaat  Pembuatan HS antara lain :
  • Memudahkan pengumpulan data dan analis statistik perdagangan dunia
  • Memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode,penggolongan dan penjelasan barang untuk tujuan perdagangan 
  • Memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar yang sistematis
Pemerintah menyediakan layanan pencarian kode HS secara daring yang dapat di akses di https://intr.insw.go.id/
Sobat bisa cek melalui portal ini atau juga bisa langsung klik " Cek Lartas " pada beranda yang sudah saya sediakan.

Berikut Panduan Melihat HS Code pada INSW :
  1. Masuk pada INSW ( Indonesia National Singel Window )
  2. Klil menu " Indonesia NTR "
  3. Pilih " HS Code Information "
  4. Klik "Parameter "  pilih "BTBMI- Descreption in Indonesia"
  5. Masukkan keyword,Misal : Bawang Merah, Akan ada banyak uraian pilih yang paling mendekati
  6.  Scrol sampai ke bawah akan ada urain penjelasan besarnya Bea Masuk,PPH,PPN,dan Lartas ( Larangan /Pembatasan)
Sobat juga bisa mencari di Kementrian Keungan RI melalui Dirjen Bea Cukai melalui portal BTKI
Portal ini menampilkan lebih banyak indikator dalam pencariannya,termasuk besaran pajak yang harus dibayar,Berikut Panduannya:
  1. Masuk ke portal BTKI https://www.beacukai.go.id/btki
  2. Klik " Indonesia NTR" ,pilih "HS Code Information "
  3. Pilih "Uraian Bahasa Indonesia "
  4. Masukan jenis barang yang ingin dicari
  5. Akan muncul berbagai uraian,pilih HS 8 digit

Demikian ringkasan singkat yang saya buat 
Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar hal baru di sekitar kita


Friday, December 11, 2020

Cara Mudah Mengisi PPK Online - Pemeriksaan Permohonan Karantina Impor


Cara Mudah Mengisi PPK Online - Pemeriksaan Permohonan K
arantina Impor

Cara Mudah Mengisi PPK Online - Pemeriksaan Permohonan Karantina Impor

Cara Mudah Mengisi PPK Online - Pemeriksaan Permohonan Karantina Impor

Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online merupakan Suatu aplikasi berbasis web yang dibangun oleh bidang informasi perkarantinaan,pusat kepatuhan,kerja sama dan informasi perkarantinaan yang berguna untuk membantu para pengguna jasa karantina dan unit pelaksana teknis karantina Badan Karantina Pertanian,dalam menjalankan kegiatan operasional perkarantinaan

Pada artikel sebelumnya sudah saya bahas tentang PPK Online dan syarat pengajuannya,sekarang akan saya jabarkan step by step cara mudah pengisian PPK Online

Sebelum mengisi PPK Online siapkan dokumen seperti Bill Of Lading ,Packing List, Invoice, COO(Certificat Of Origin) atau SKA (Surat Keterangan Asal) dan Phytosanitary Certificate,dan Fumigation Certificate
Setelah semua dokumen siap sobat bisa langsung isi PPK Online sendiri, Yuk simak penjelasan di bawah ini :

CARA PEMBUATAN PPK ONLINE UNTUK KARANTINAN IMPOR

1.  Langkah Pertama Masuk Pada PPK Online,Masukan User ID dan Pasword,Setelah masuk tampilan awal akan muncul seperti di bawah ini.
Langsung Klik pada bagian " Permohonan Impor"
 


2.  Masuk pada pengisian halaman pertama isi "Informasi Pemohon"
Pilih Wilayah Layanan sesuai wilayah masing-masing



3.  Permohonan untuk karantina pilih sesuai jenis barang yang akan di karantina,masuk dalam kategori Hewan atau Tumbuhan

4.  Pada bagian ini lebih spesifik jenis barangnya

5. Pada kolom "Pengirim"  Isi Nama Pengirim,Alamat pengirim dan Negara Asal sedangkan pada Jenis Identitas dan Mobile Phone bisa di kosongi

6.  Pada bagian " Keberangkatan" 
   - Isi berdasarkan nama Shipper atau pengirim yang sudah ada pada data Bill Of Lading
   - Untuk bagian  Call Sign bisa di isi " Nihil"


7. Daerah tujuan Indonesia sesuai daerah tujuan masing-masing

8.Tanggal Rencana Berangkat sesuaikan dengan tanggal yang ada di Bill Of Lading
Sedangkan untuk tanggal rencana tiba tergantung dari negara asalnya

9.  Setelah semua data lengkap terisi,tahap selanjutnya pengisian Jenis Kemasan,Merk Kemasan,dan Jumlah Kemasan

10. Simpan lalu klik tombol Next untuk melanjutkan ke halaman ke 2

11. Halaman Ke 2 Isi " Tambahkan detail Komoditas" untuk mengisi Jenis Barang


12. Isi data sesuai data yang ada pada Bill Of Lading,Invoice,dan PIB untuk nilai barangnya


13. Setelah data komoditas lengkap masuk pada kolom kanan 
Tanggal Rencana pemeriksaan bisa dibuat saat PPK Online dibuat atau sesuai dengan tanggal karantina yang sudah di tetapkan

14. Masuk halaman ke 3 klik " Tambah Kontainer"

15. Isi berdasrkan data yang sudah ada,Jangan lupa pada bagian Tipe Kontainer Masuk dalam kategori Dry,atau Reffer ,dll

16. Masuk halaman ke 4 yaitu bagian terakhir mengisi jenis dokumen serta input dokumen 
Masukan satu per satu dokumen mulai dari Bill Of Lading,Packing List,Invoice,COO,Fumigation Certificate,Phytosanitary Certificate


17. Data yang sudah diinput akan tertera pada kanan kolom
Bisa di edit atau hapus jika masih ada kesalahan input dokumen



18. Data Pengajuan PPK Online sudah selesai
Klik " Kirim Karantina" jika dokumen sudah yakin benar semua atau bisa klik " Cetak Permohonan " untuk mengecek terlebih dahulu  semua data yang akan dikirim


Demikian ringkasan Cara Pengisian PPK Online untuk Karantina Impor
Lebih singkat dan ringkas semoga bermanfaat



 

Wednesday, July 29, 2020

Karantina Tumbuhan dan Hewan untuk Impor Ekspor di Indonesia

Karantina Tumbuhan dan Hewan untuk  Impor  atau Ekspor di Indonesia
Karantina Impor atau Ekspor di Indonesia
Karantina Impor atau Ekspor di Indonesia

Karantina adalah Proses pencegahan masuk,keluar,dan tersebarnya organisme penggangu tumbuhan,hama dan penyakit hewan karantina,hama dan penyakit ikan karantina serta pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,keamanan pakan dan mutu pakan,produk rekayasa genetik,sumber daya genetik,agensia hayati,jenis asing infasih,tumbuhan dan satwa liar,serta tumbuhan dan satwa langka yang masuk area lain dan atau dikeluarkan dari wilayah indonesia

Tujuan Karantina sebelum di Impor atau Ekspor adalah sebagai berikut :
  1. Mencegah masuk dan keluarnya pangan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu
  2. Mencegah masuk dan tersebarnya agensi hayati,jenis asing invasif dan  produk rekayasa genetik yang berpotensi menggangu kesehatan manusia,hewan,ikan,tumbuhan dan kelestarian lingkungan
  3. Mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina(HPHK),Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK ),dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK )
  4. Mencegah tersebarnya HPHK,HPIK,dan OPTK
  5. Mencegah keluarnya HPHK,HPIK serta organisme penggganggu tumbuhan
  6.  Mencegah keluar masuknya tumbuhan dan satwa liar,tumbuhan dan satwa langka,serta SDG (Sumber Daya Genetik ) di wilayah indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
"Karantina Tumbuhan dan Hewan Wajib sebelum Di Impor "

Aturan /Ketentuan Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuahan " UU No.21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan,Ikan,dan Tumbuhan

Penyelenggaraan Karantina menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat melalui tindakan karantina,pengawasan,pengendalian terhadap media pembawa :
  1. Yang dimasukan di wilayah indonesia
  2. Yang di keluarkan dari wilayah indonesia
  3. Yang ditransitkan di dalam atau di luar wilayah indonesia
Media Pembawa menurut Pasal 1 angka 18 UU 21/2019:
  1. Hewan
  2. Produk Hewan
  3. Ikan
  4. Produk Ikan
  5. Tumbuhan
  6. Produk Tumbuhan
  7. Pangan
  8. Pakan
  9. PRG
  10. SDG
  11. Agensi Hayati
  12. Jenis Asing Invasif
  13. Tumbuhan dan satwa liar
  14. Tumbuhan dan satwa langka
  15. Media Pembawa lain ( HPHK,HPIK,atau OPTK)
Pejabat Karantina berdasarkan Pasal 10 UU 21/2019 adalah :
  1. Pejabat Karantina Hewan
  2. Pejabat Karantina Ikan
  3. Pejabat Karantina Tumbuhan
Tugas Pejabat Karantina meliputi :
  • Pemeriksaan
  • Pengamatan
  • Pengasingan
  • Perlakuan
  • Penahanan
  • Penolakan
  • Pemusnahan
  • Pembebasan
Tindakan karantina dilaksanakan sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor atau ekspor dilaksanakan berdasarkan kategori risiko rendah,sedang,atau tinggi yang sudah diatur di Pasal 28 UU 21/2019

Setiap orang yang memasukan media pembawa ke dalam wilayah indonesia wajib :
  1.  Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan,produk hewan,ikan,produk ikan,tumbuhan,dan produk tumbuhan
  2. Memasukan media pembawa melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
  3. Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina,pengawasan dan pengendalian
Setiap orang yang mengeluarkan media pembawa dari wilayah indonesia wajib :
  1. Melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan,produk hewan,ikan,produk ikan,tumbuhan, dan produk tumbuhankan
  2. Mengeluarkan  media pembawa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
  3. Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina,pengawasan dan pengendalian
Setelah memahami prosedur karantina di Indonesia saya akan menjabarkan 2 ( Dua ) jenis Karantian yang sering terjadi dalam proses Ekspor atau Impor 
Karantina Impor atau Ekspor di Indonesia
Karantina Impor atau Ekspor di Indonesia
KARANTINA TUMBUHAN

Syarat Dokumen  Pokok/ Wajib untuk Karantina Tumbuhan Adalah :
  1. BL ( Bill Of Lading )
  2. Invoice
  3. Packing List
  4. Phytosanitary Certificate
  5. Fumigation Certificate
Prosedur Impor 
Setiap media pembawa yang dimasukan ke dalam wilayah negara Indonesia,Wajib :
  • Menyertakan dokumen Phytosanitary Certificate dari negara asal dan atau transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
  • Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina
Setiap media pembawa yang dimasukan ke dalam wilayah negara indonesia berupa " Benih/Bibit tumbuhan ",Wajib :
  • Phytosanitary Certificate dari negara asal dan atau transit
  • Surat Izin Pemasukan Menteri Pertanian negara 
Prosedur Ekspor
Setiap media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah indonesia ,Wajib :
  • Phytosanitary Certificate dari negara asal dan atau transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
  • Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan
Prosedur Antar Area
Setiap media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain dalam wilayah Indonesia,Wajib:
  • Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/ Phytosanitary  dari negara asal dan atau transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
  • Melalui tempat -tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan karantina tumbuhan

KARANTINA HEWAN

Persyaratan Karantina Impor :
  1. Health Certificate ( Sertifikat Kesehatan ) dari negara asal atau negara transit
  2. COO/ Certificate Of Origin ( Surat Keterangan Asal ) bagi media yang tergolong benda lain
  3. CITES ( Surat Angkut Satwa) bagi media tergolong hewan liar 
  4. PI ( Persetujuan Impor ) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh kementrian Perdagangan RI
  5. SRP (Surat Rekomendasi Pemasukan)dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan,Kementrian Pertanian RI
  6. Sertifikat halal dari otoritas lembaga muslim dari negara asal yang diakui oleh MUI
  7. Memiliki Instansi karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di instansi karantina pemerintah yang ditetapkan oleh kepala badan karantina a/n mentri pertanian
  8. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantian
Persyaratan Karantina Ekspor  :
  1. Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina ditempat pengeluaran
  2. SRP (Surat Rekomendasi Pengeluaran ) bagi media pembawa yang tergolong hewan ternak yang diterbitkan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan,Kementrian Pertanian
  3. Surat Angkut tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN/CITES) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,Kementrian Kehutanan
  4. Memenuhi pesyartan liannya (Import Permit) yang ditetapkan oleh negara tujuan /pengimpor
  5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di pelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan karantina
Persyaratan Karantina Antar Area ( Domestik Keluar ) :
  1. Helth Certificate  
  2. Surat Rekondasi Teknik Pengeluaran bagi media pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan
  3. Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)
  4. Surat Izin Pengeluaran Hewan/Produk Hewan
  5. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN)
  6. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran
Prosedur lalu lintas media pembawa (Hewan/Produk Hewan) :
  • Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana realisai pemasukan/pengeluaran hewan kepada petugas karantina hewan di pelabuhan udara/laut dengan mengajukan permohonan PPK Online paling lambat 2 hari sebelum pemasukan / pengeluaran 
  • Membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor antar area(domestik masuk/keluar ).Khusus bagi bahan asal hewan (BAH),Hasil bahan asal hewan (HBAH) dan benda lain paling singkat 1 hari sebelum pemasukan/pengeluaran sedangkan bagi media pembawa dan benda lain yang dibawa oleh penumpang jangka waktu penyampaian laporan dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan
  • Hewan dan produk hewan yang akan di lalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina
Karantina Impor atau Ekspor di Indonesia
Karantina Impor atau Ekspor di Indonesia

Pengajuan karantina menggunakan "PPK ONLINE "

Apakah itu PPK Online ?

PPK Online Adalah Aplikasi Permohonan Pemeriksaan Karantina Online berbasis web yang dibangun oleh Bidang Informasi Perkarantinaan,Pusat Kepatuhan,Kerja sama dan Informasi perkarantinaan yang berguna untuk pengguna jasa karantina dan unit pelaksanaan teknis karantina,badan karantina pertanian,dalam menjalankan kegiatan operasional perkarantinaan

Berikut syarat untuk pengajuan PPK Online :
  1. Registrasi ke UPT karantina terdekat
  2. Setelah registrasi yaitu verifikasi menggunakan User Name dan Pin yang telah diberikan oleh UPT Karantina kepada perusahaan untuk Login
Sedangkan untuk persayaratan dokumennya adalah sebagai berikut :
  1. Copy SKEP PPJK ( Bagi perusahaan PPJK )
  2. Copy NPWP
  3. Copy SIUP/SIUJPT
  4. Copy Surat Keterangan Domisili 
  5. Copy Akta Pendirian Perusahaan
  6. Mengisi Form Pendaftaran PPK Online
  7. Membuat Surat Permohonan untuk mengikuti PPK Online 
Semoga Bermanfaat
Next Artikel saya akan membahas step by step cara pengisian PPK Onlie update terbaru 2019
Untuk pertanyaan sobat bisa coment di bawah ya

Monday, July 27, 2020

Manfaat COO (Certificate Of Origin) untuk Ekspor atau Impor

Manfaat COO (Certificate Of Original ) untuk Ekspor atau Impor
Manfaat COO (Certificate Of Origin) untuk Ekspor dan Impor
Manfaat COO (Certificate Of Origin) untuk Ekspor dan Impor

Certifikat Of Origin (COO) atau dalam bahasa indonesia Surat Keterangan Asal ( SKA ) adalah sertifikasi asal barang yang menyatakan bahwa barang atau komoditas yang di ekspor adalah berasal dari daerah negara pengekspor
Dengan adanya COO membuktikan bawa barang  tersebut erasal ,dihasilkan dan atau di olah di indonesia

Mengapa harus ada dokumen COO sebagai pelengkap proses pengajuan Ekspor atau Impor ?

Tidak bisa dipandang sepele karena akan mempermudah proses ekspor  atau impor  ya sobat
Ada 2 ( Dua ) jenis Cerfikat Of Origin) yang perlu sobat ketahui,Yaitu :

1. Certifikat Of Origin (COO) Preferensi
Jenis COO/SKA sebagai syarat dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara /kelompok negara tujuannya.
Tentunya mengurangi biaya bea masuk yang sobat akan bayarkan ketika sudah billing nanti
Yang termasuk dalam COO/SKA Preferensi adalah:
  • Form A 
      Certificate Of Origin Form A (Surat Keterangan Asal Form A) merupakan sertifikat yang digunakan untuk penyertaan dokumen ekspor yang membuktikan bahwa barang ekspor indonesia telah memenuhi syarat ketentuan asal barang indonesia untuk mendapatkan tarif preferensi

Tentang COO Form A  :

* Pengguna SKA Form A akan mendapat pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor
* SKA Form A  digunakan sebagai preferensi untuk negara tujuan ekspor seperti Negara Uni Eropa,Amerika Serikat ,Kanada,Rusia,Turki,Swiss
* Pencantuman kriteria  asal barang harus sesuai dan tepat karena jika salah maka Form A tidak akan bisa dipakai
  • Form D
      COO Form D atau ATIGA ( Asean Trade In Goods Agreemend) digunakan untuk ekspor da Impor barang antar negara Asean. Form D dibuat berdasarkan perjanjian kerjasama perdangan antar negara sesama anggota Asean ( Malaysia,Vientam,Indonesia,Brune Darusalam,Myanmar ,Kamboja,Laos )

Tentang COO Form D  :

* COO Form D digunakan untuk preferensi Negara-Negara Asean
* Penggunaan COO Form D akan mendapat pengurangan atau penghapusan tarif Bea Masuk negara tujuan Ekspor
* Penggunaan COO Form D bisa menggunakan SKA Elektronik Form D atau mencetak Form D
  • Form E
Pada dasarnya fungsi semua COO/SKA sama,hanya ada beberapa fungsi khusus dari masing-masing macamnya. Termasuk SKA Form E ini,Berikut Tentang COO Form E :
* COO Form E digunakan sebagai preferensi di negara tujuan ekspor China
* Mendapat  penghapusan atau pengurangan bea masuk di negara tujuan ekspor
  • Form AK
Untuk COO Form AK digunakan sebegai preferensi di negara tujuan ekspor Korea Repulik atau Korea Selatan
  • Form IJEPA
COO Form IJEPA digunakan untuk pengajuan dokumen barang ekspor tujuan negara Jepang
  • Form Handicfrat Products
COO Form Handicfat Products digunakan untuk pengajuan ekspor barang kerajinan non tekstil dengan negara ekspor Uni Eropa ( Belgia ,Denmark ,Perancis,Australia,Jerman,Irlandia,Italia,Luksemburk,Finlandia,Belanda,Portugal,Spanyol,Swedia,Inggris,Yunani,Cyprus,Estonia,Hungaria,Lathifa,Lituania,Malta,Polandia,Ceko,Slovakia,dan Slovenia )
  • Form ICC
COO Form ICC (Indistial Craft Certification ) digunakan untuk ekspor barang yang masuk dalam kategori " Industrial Craft Merchandise " dengan negara tujuan Australia

2.Certifikat Of Origin (COO) Non Preferensi
Jenis COO/SKA adalah jenis dokumen yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan atau dokumen penyertaan asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu
Yang termasuk dalam COO/SKA Non Prefernsi adalah :
  • Form B
  • Form Coffe ( ICO)
  • Form K
  • Form TP (Textile Product )
  • Fisheres COO
  • COO for Imports Of Agricultural products into MEE( Europe Community)
  • COO Handlooms Trditional Textile Products of the Cottage Industry)
  • Certificado De Pais De Origin

Setelah sobat mengenal jenis Certificate Of Origin ( COO ) lampiran dokumen untuk pengajuan pembuatan COO Ekspor adalah sebagai berikut :

  1. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan )
  2. TDP ( Tanda Daftar perusahaan )
  3.  NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )
  4. Packing List
  5. Dokumen Pengapalan ( B/L atau AWB )
  6. PEB ( Pemberitahuan Ekspor Barang )
  7. NPE (Nota Persetujuan Ekspor )
  8. Invoice
 Apabila sudah sering atau sudah pernah pengajuan pembuatan COO  Ekspor maka cukup melampirkan :
  1. Packing List
  2. Invoice
  3. BL/AWB
  4. PEB 
  5. NPE
Sekarang untuk pembuaatan COO bisa melalu online yang tentunya sebelumnya sudah melakukan pendaftaran di E-SKA Kementrian Perdagangan Republik Indonesai

E-SKA merupakan Surat Keterangan Asal  Elektronik yang dibangun oleh kementrian perdagangan untuk seluruh instansi penerbit SKA (IPSKA)
 
Lihat info lebih jelas tentang E-SKA bisa sobat download di sini untuk dokumen tata cara pengajuan  atau info langsung ke situs web Kemendag di e-ska.kemendag.co.id


Saturday, July 25, 2020

Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice

Hello sobat nawa
Ingin tahu bagaimana cara membuat Invoice?

Pentingkah mengetahui cara membuat Invoice Ekspor ?

 Sebagai pemanasan nih,Seberapa jauh sobat mengetahui tentang "Invoice Ekspor" ?
Invoce adalah salah satu dokumen penting sebagai pesyaratan untuk pengajuan saat akan melakukan ekspor barang.

Pernyataan di atas sudah umum di dengar namun,jika sobat baru belajar tentang dunia ekspor atau impor sangat penting sobat menegatahui dokumen yang satu ini.

Kita sebagai penjual sudah siap untuk memasarkan barang,tinggal packing dan kirim.
Namun masih binggung cara mengurus dokumennya?

Yuk,buat sendiri dokumen ekspor
Pada pembahasan artikel kali ini saya akan menjelaskan tentang "Invoce"


Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice
Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice 

Sebagai acuan pembuan invoce ekspor siapkan  L/C (Letter of Credit ) atau DO (Delevery Order ),di artikel saya sebelumnya sudah sedikit saya bahas tentang L/C dan DO ya

Untuk mengingatkan kembali L/C adalah Instrumen/surat  yang diterbitkan oleh Issuing bank yang diterbitkan oleh issuing bank yang berkedudukan di luar negeri atas permintaan applicant yang dalam hal ini adalah sebagai pembeli yang berisi perjanjian bank untuk membayar sejumlah uang kepada beneficiary

Tidak semua  pembeli dari luar negeri yang sebagai customer  kita menggunakan L/C sebagai pesyaratannya karena ada plus minus dalam menggunakan L/C Bank
Banyak bank devisa yang menyediakan layanan L/C di indoesia ya sobat,namun saya akan memberi salah satu contoh Bank Devisa yang memiliki layanan L/C  yaitu Bank Maspion

Keuntungan menggunakan L/C Bank Maspion  :
1. Biaya Provisi dan pengiriman dokumen ekspor sangat murah dan bersaing
2. Memitigasi kemungkinan gagal bayar dari issuing bank karena discepancy dengan layanan dokumen preparation
3.Melindungi proses pembayaran transaksi internasional anda
4. Meningkatkan daya saing anda di mata counterparty
5.Membantu pengembangan usaha anda  karena pembayaran yang anda peroleh dapat segera anda gunakan untuk kebutuhan bisini anda
Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice
Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice

Saya ambil contoh langsung dari bank maspion,sobat bisa bandingkan sendiri dengan bank lain yang lebih sobat suka atau sudah pernah mencoba dari bank lain

Lebih lengkapnya perhatikan biaya ekspor L/C di bawah ini :
Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice
Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice
Sekedar sobat tahu acuan dalam pembuatan L/C bank ,Sekarang saya akan memberi contoh L/C
Perhatikan contoh L/C di bawah ini  :
Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice
Dokumen Ekspor - Cara membuat Invoice 

Contoh L/C Ekspor bisa sobat Download di sisi untuk lebih jelasnya
Sobat bisa buka langsung contoh dokumennya,sambil membuka sobat bisa pelajari langsung saya akan beri contoh bagaimana cara membuat Invoice dokumen ekspor

Perlu diperhatikan untuk format penulisan L/C berbeda dari masing-masing Bank,Carilah inti yang perlu dicantumkan dalam Invoice yang sudah saya beri tanda di contoh dokumen yang sudah saya sediakan
Untuk membuat Invoice dokumen ekspor kita menggunakan microsoft exel

Lihat Juga/Baca juga : Dokumen Ekspor

Format Penulisan Invoice Dokumen Ekspor :
1. Kop Surat Perusahaan
Berisi detail Logo,nama perusahaan,serta alamat perusahaan
2. Kolom Pertama,berisi :

  • Invoice No ( Nomer invoice  pembuatan)
  • Shipped By ( Berisi detail Nama dan alamat peusahaan pengirim )
  • Consigneed ( Berisi detail Nama dan alamat penerima)
  • Date ( Bisa request dari penerima atau sesuai dengan tanggal stuffing)
3. Kolom Ke Dua ,berisi :
 Detail barang mulai dari berat barang,total keseluruhan barang ,hingga total harga barang dan info HS Code
4. Kolom Ke Tiga,berisi :
Info nama container,nama seal,serta detail info lengkap bank penerima dari eksportir
5. Stampel Perusahaan & Tanda tangan direktur

Notes:
Stuffing adalah Suatu proses pengawasan barang ekspor yang akan dimuat dalam kapal,atau prosespenataan barang yang sudah di packing ke dalam container dengan memberikan kode yang sudah di tentukan dalam shipping mark dan di hitung untuk dasar pembuatan packing list dan invoice

Agar lebih mudah memahami saya beri contoh dalam bentuk exel,sobat bisa download di sini untuk di praktikan langsung isi pada kolom yang saya kosongi sesuai data L/C yang sudah saya sediakan

Selamat Mencoba